IPW Minta Jokowi Tegur Kapolri Karena Beri Izin Piala Menpora 2021 | Berita Sepak Bola 2021 OkeGoal.Com – OkeGoal

OkeGoal –


Jakarta – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan rencana menggelar turnamen pramusim. Piala Menpora 2021.

Menurut Neta S Pane, acara ini berpotensi menciptakan cluster baru untuk penyebaran Covid-19.

Selain itu, Neta juga meminta kepada para kepala daerah yang kotanya dijadikan venue Piala Menpora 2021 untuk menolaknya.

Tak hanya itu, Neta juga meminta Presiden Jokowi menegur Kapolri Listyo Sigit Prabowo karena telah memberikan izin.

“Kami mendesak Presiden Jokowi segera menegur Kapolri karena telah memberikan izin Piala Menpora,” kata Neta S. Pane.

Selain itu, pemerintah daerah yang wilayahnya dijadikan lokasi penyelenggaraan Piala Menpora harus menolak digelar pertandingan Piala Menpora, lanjutnya.

Karena dikhawatirkan akan menjadi cluster Covid-19 baru, jelas Neta.

Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan izin penyelenggaraan Piala Menpora 2021 pada Kamis (18/2/2021), usai bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, di Mabes Polri, Kebayoran. Baru, Jakarta Selatan.

Setelah mendapat izin, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) kemudian menyusun rencana terkait Piala Menpora 2021, termasuk menunjuk empat kota sebagai tuan rumah di babak penyisihan grup.

Empat kota yang ditunjuk adalah Malang, Solo, Sleman, dan Bandung.

Menurut Neta, izin yang diberikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan bentuk ketidaktaatan Kapolri kepada Presiden Jokowi yang sebelumnya menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.

“Presiden Jokowi harus menegur Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam pemberian izin Menpora Cup yang akan digelar 20 Maret hingga 25 April 2021 di empat kota, Malang, Solo, Bandung, dan Sleman,” kata Neta.

“Jika Kapolri benar-benar memberikan izin penyelenggaraan Piala Menpora, maka itu merupakan pembangkangan nyata terhadap Presiden Jokowi yang jelas berpedoman pada keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi,” lanjutnya.

.